NETGRIT: Pilkada Tak Langsung Berpotensi Hilangkan Calon Alternatif
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menutup peluang munculnya calon independen atau alternatif dalam kontestasi politik daerah. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat hanya partai politik di parlemen yang memiliki kendali penuh dalam menentukan kandidat.
“Calon alternatif tidak ada sama sekali. Kalau pilkada langsung masih bisa calon perorangan,” kata Hadar di Jakarta Pusat, (15/1).
Hadar menjelaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam situasi calon tunggal. Ia menilai kecil kemungkinan DPRD menolak kandidat tunggal jika mekanisme pemilihan berada sepenuhnya di tangan lembaga legislatif daerah.
“Berbeda dengan pilkada langsung. Rakyat bisa menolak calon tunggal,” ujarnya.
Menurut Hadar, memang ada kemungkinan DPRD menggelar forum seperti debat publik agar calon tunggal menyampaikan visi dan misi. Namun, ia menilai kegiatan tersebut tidak akan memiliki dampak signifikan karena keputusan akhir tetap berada di tangan anggota DPRD. Ia menduga sebagian partai politik yang mendorong wacana pilkada tidak langsung memiliki kepentingan tertentu, karena mekanisme tersebut bisa memudahkan elite politik menanamkan kekuasaan tanpa perlu menghadapi kompetisi terbuka di hadapan pemilih.
“Karena kalau lewat DPRD ruang lingkup lebih sulit,” kata dia.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik M Pratama. Menurutnya skema pilkada tak langsung berpotensi menciptakan persaingan politik yang tidak setara sekaligus menutup akses bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi. Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya merugikan partai politik nonparlemen, tetapi juga membatasi pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.
“Bukan hanya partai di luar parlemen, pemilih juga dirugikan,” kata Heroik. []
