Author: Rumah Pemilu
Petakan Tantangan Pemilu dan Pilkada 2024
Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 akan mulai melakukan rapat formal untuk pertama kali pada Senin (24/5/2021). Tim tersebut ...Batasi Ruang Lingkup Pemeriksaan Sengketa Pilkada
Mahkamah Konstitusi diharapkan membatasi ruang lingkup pemeriksaan gugatan perselisihan hasil pemungutan dan pengitungan suara ulang pemilihan kepala daerah tahun 2020. Tak ...Anggaran Belum Disepakati, Tahapan PSU Tak Bisa Dimulai
Tahapan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah belum bisa dimulai akibat belum tersedianya anggaran. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan anggaran ...Anggaran Pemungutan Suara Ulang Nabire dan Boven Digoel Belum Dicairkan
Anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Boven Digoel, Papua, belum terealisasi. Padahal, penyelenggara pilkada ...Sengketa Pilkada 2020: Pelajaran dari Kasus Orient
Putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (15/4/2021), yang membatalkan kemenangan calon bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot Riwu Kore, akibat ...Pemungutan Suara Ulang di Tiga Kabupaten di Sumut Krusial, KPU Minta Pengamanan
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta agar pengamanan dan persiapan pemungutan suara ulang pilkada di tiga kabupaten di wilayahnya dilakukan ...Kesampingkan Syarat Prosedural di Perkara Pilkada Sabu Raijua
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan tiga perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada ...Pemilih Cenderung Resisten terhadap Praktik Dinasti Politik
Sebanyak 72 dari 129 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. Kekalahan ...Mulailah Tahapan Pemilu Lebih Awal
Tahapan pemilihan umum diharapkan dimulai lebih awal agar kompleksitas pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional di 2024 bisa ditangani lebih baik. ...Ubah Paradigma Penanganan Politik Uang
Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu memiliki perbedaan indikator dalam menangani pelanggaran politik uang. MK mengacu pada seberapa besar praktik ...
