Author: Rumah Pemilu
Politik Identitas Masih Bisa Muncul Lagi
Praktik politik identitas masih berpotensi dilakukan sebagian kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2020 yang ...Dilema Sistem Proporsional Terbuka
Penyelenggaraan Pemilu 2019 menorehkan sejarah baru bagi panggung politik Indonesia. Salah satunya dengan digelarnya pemilu serentak secara nasional untuk pertama ...Jeda Waktu Lima Tahun bagi Eks Napi Korupsi
Eks narapidana korupsi dapat mendaftar menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah lima tahun setelah menjalani masa pidana. Komisi ...Sistem Politik Perlu Direformasi
Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, dapat dijawab dengan reformasi sistem ...Bandul Berayun Narasi Pilkada
Wacana perubahan sistem pilkada kembali menyeruak seiring maraknya kasus korupsi kepala daerah. Besarnya biaya politik yang dikeluarkan dianggap menjadi faktor ...Larangan Bekas Napi Korupsi Dicabut, Beragam Langkah Bisa Diambil KPU
Beragam langkah masih bisa ditempuh Komisi Pemilihan Umum menyusul pencabutan usulan larangan bekas narapidana korupsi maju di pemilihan kepala daerah. ...Revisi UU Pemilu Lebih Dini
Revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Dengan demikian, terbuka peluang revisi dilakukan tahun depan atau empat tahun ...Bekas Napi Korupsi Bisa Ikut Pilkada Bentuk Kemunduran Demokrasi
Hilangnya klausul yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah 2020 dipandang sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Mekanisme ...Paradoks Demokrasi dan Sekolah Politisi
Paradoks demokrasi yang menguat pasca-reformasi menggugah sekelompok orang untuk melahirkan sekolah khusus bagi politisi. Yang disasar para politisi muda. Harapannya, ...Mendagri Minta Pemda Penuhi Anggaran Pilkada 2020
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah yang di daerahnya menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran ...
