Author: AJID FUAD MUZAKI
KPU Tetapkan 580 Kursi DPR Periode 2024-2029
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Legislatif 2024. Delapan partai politik dinyatakan memperoleh kursi ...Baleg DPR RI Sepakat Abaikan Putusan MK
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat ...Pengabaian Putusan MK Berpotensi Merusak Demokrasi
Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mendesak Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada ...Putusan MK Ambang Batas Pilkada Menghadirkan Kontestasi Lebih Adil
Pegiat Kepemiluan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan progresif untuk menghadirkan kontestasi ...KPU Harus Hormati Putusan MK untuk Selamatkan Demokrasi
The Constitutional Democracy Initiative (Consid) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada. Consid menilai ...Perludem Desak KPU Revisi Aturan Pencalonan Kepala Daerah Sesuai Putusan MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memastikan ketentuan syarat usia dan ketentuan syarat pencalonan ...MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, ...MK Pangkas Syarat Ambang Batas Pilkada, Partai Politik Lebih Mudah Usung Paslon
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Melalui putusan ...KOBAR Somasi KPU DKI Jakarta atas Kasus Pencatutan Data Pendukung Dharma-Kun
Koalisi untuk Pilkada Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) melayangkan somasi kepada KPU DKI Jakarta atas kasus pencatutan data KTP warga ...PBHI Desak Penyelidikan Pencatutan NIK untuk Kepentingan Pilkada
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menerima beberapa aduan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk syarat dukungan calon perseorangan Pilkada 2014. ...
