Author: AJID FUAD MUZAKI
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu secara tegas menolak gagasan mengganti pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat menjadi pemilihan ...LBH Jakarta Kritik Laporan Polisi terhadap Pandji, Dinilai Ancam Kebebasan Berekspresi
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan laporan polisi yang dilayangkan terhadap komika Pandji Pragiwaksono terkait materi dalam pertunjukan stand-up comedy berjudul Mens Rea yang telah ...KUHAP Baru Dinilai Perkuat Watak Represif Negara
Pasca diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mulai Januari 2026 Indonesia memasuki ...Wacana Pilkada oleh DPRD Langkah Mundur Demokrasi
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD dinilai sebagai langkah mundur demokrasi yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan berpotensi memperluas praktik politik ...ICW dan KontraS Tuntut KPK Berani Adili Polisi Korup
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) resmi melaporkan 43 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ...YLBHI Catat Ribuan Pelanggaran HAM
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, telah menangani 3.035 kasus yang menjangkau 131.199 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 508 kasus ...LBH Jakarta Ajukan Amicus Curiae, Minta Laras Faizati Dibebaskan dari Dakwaan UU ITE
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk terdakwa perempuan berhadapan dengan hukum, Laras Faizati Khairunnisa, dalam perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN.JKT.SEL ...Perempuan dan Kelompok Rentan Desak Presiden Terbitkan Perppu Pembatalan KUHAP
Sejumlah organisasi perempuan dan kelompok rentan mendesak Presiden RI segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...Setahun Prabowo-Gibran: Agenda Antikorupsi Semakin Mundur
Koalisi Masyarakat Sipil menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, agenda pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran serius. Koalisi menyebut, bukan ...Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung melalui DPRD. Koalisi menyebut ...
