Author: AMALIA SALABI
Pencatutan Data Warga di Pilkada Langgar 4 UU Sekaligus
Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan pencatutan data warga sebagai pendukung bakal calon perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 melanggar empat ...Pencatutan Data Warga: Pidana Dapat Kenai Calon dan KPU
Kasus pencatutan data warga dalam proses pendaftaran jalur perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 ramai di media sosial. Keluarga mantan gubernur DK ...Bawaslu DK Jakarta Akan Telusuri Pencatutan Data Warga
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DK Jakarta, Reki Putera Jaya mengatakan pihaknya akan menelusuri kasus pencatutan data warga di ...ICW: Politik Uang dan Bansos Ternomalisasi di Pemilu
Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mengatakan praktik politik uang dan bantuan sosial (bansos) selalu terjadi di pemilu, ...6 Model Potensi Kecurangan di Pilkada 2024 (2)
Model kecurangan ketiga yaitu politik gentong babi. Peristiwa pencurian bantuan sosial (bansos) di rumah dinas Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menjadi alarm ...6 Model Potensi Kecurangan di Pilkada 2024 (1)
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan ada enam model kecurangan yang berpotensi terjadi di Pilkada Serentak 2024. Model pertama ...Calon Tunggal Diprediksi Meningkat Dua Kali Lipat
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati memprediksi jumlah daerah bercalon tunggal meningkat dua kali lipat dari Pilkada ...Dinasti Politik Ditemukan di 35 Daerah Pilkada Serentak 2024
Themis Law Firm menemukan 35 daerah dengan dinasti politik di Pilkada Serentak 2024. Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi berlatar ...Ambang Batas Pencalonan Pemilu Pilkada Harus Dihapuskan
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai ambang batas pencalonan di pemilu dan pilkada perlu dihapuskan. Selain inkonstitusional, ambang batas ...Menghambat Kebebasan, Dua Pasal UU ITE Diuji Materi ke MK
Lubis Santosa & Mitra Law Firm (LSM Law Firm) mengajukan uji materi dua pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ...
