Author: AMALIA SALABI
DPR: Pembagian Jenis Verifikasi di PKPU No.11/2017 Jadi Sumber Masalah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan ...Ari Nurcahyo: Pilpres 2019 Bisa Dua atau Tiga Paslon
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menggambarkan prediksi koalisi pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Karena Mahkamah Konstitusi (MK) ...Yang Perlu Dilakukan Setelah Putusan MK Soal Verifkasi Faktual
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, meminta pembuat Undang-Undang, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menindak lanjuti ...LIMA dan TePI Apresiasi Putusan MK Soal Verifikasi Faktual
Lingkar Madani (LIMA) Indonesia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu. ...Nasib Pemilu Serentak Bergantung di 7 Juta Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa verifikasi faktual berlaku untuk semua calon partai politik peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...Taufik Basari: Ada Keuntungan dari Ambang Batas Pencalonan Presiden
Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, mengemukakan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden. ...Posisi Partai Politik Baru di Koalisi Pilpres 2019 Dipertanyakan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap memberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memiliki ...Perludem: MK Gagal Melindungi Konstitusionalitas Pencalonan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan ...MK Tolak Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Para Pemohon Kritik Argumentasi MK
Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan ...MK: Syarat Keterwakilan Perempuan sampai Kepengurusan Tingkat Kecamatan Tak Sesuai Kesanggupan Partai
Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah ...
