Author: AMALIA SALABI
Kini Pelanggaran Administrasi Ada Sanksi Administrasinya
Pelanggaran administrasi kini diberikan sanksi. Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang (UU) No.7 /2017 memuat beberapa jenisnya, yakni perbaikan administrasi terhadap ...Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pelanggaran Administrasi Bersifat Final dan Mengikat
Berbeda dengan Undang-Undang (UU) sebelumnya, UU No.7/2017 memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final ...Bawaslu Rekomendasikan Pembatalan Calon untuk Capub Kabupaten Jayapura Mathius Awoitau
Dinilai terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.10/2016, calon bupati (cabup) Kabupaten Jayapura nomor urut dua, ...Tiga Wewenang Baru Bawaslu Dinilai Modal bagi Pengawasan Pemilu ke Depan
Undang-Undang (UU) No.7/2017 memformulasikan aturan dan kewenangan baru untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu, mempermanenkan panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota menjadi ...Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Telah Dilatik
75 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 25 provinsi dilantik pada hari ini (20/9) di Hotel Crown, Jakarta Selatan. Pelantikan ...Tanpa Kehadiran Tersangka, Perkara Pidana Pemilu Dapat Diproses
Pasal 480 Undang-Undang (UU) No.7/2017 menyebutkan bahwa penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama ...Kini Panwascam Dapat Meneruskan Laporan Tindak Pidana Pemilu ke Kepolisian
Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 tercantum aturan baru bahwa lembaga paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisian ...Tiga Aturan di UU No.7/2017 Ini Bertentangan dengan Putusan MK
Terdapat tiga aturan di Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, aturan di Pasal 75 ayat ...Seleksi Penyelenggara Pemilu Perlu Adil Gender
Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, memberikan catatan terkait seleksi penyelenggara pemilu. Perempuan yang akrab disapa Dani ...Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bisa Ditangani oleh Empat Pihak
Berbeda dari sebelumnya, kini, berdasarkan draft Pedoman Peracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelanggaran kode ...
