Author: AMALIA SALABI
Pindah Memilih, Pemilih Harus Daftarkan Diri Paling Lambat 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara
Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 210 menyatakan bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selain di ...Pramono Ubaid: Pasal 195 ayat (2) UU 7/2017 Suatu Kemunduran
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, mengatakan bahwa wewenang yang diberikan Undang-Undang (UU) kepada KPU membuat KPU tak ...Ini Besaran NPHD di 16 Provinsi yang Melaksanakan Pilgub 2018
Enam belas Pemerintah Daerah (Pemda) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk penyelenggaraan ...Tjahjo Kumolo: Dana Bantuan Partai Politik dari Pemerintah adalah Hal Wajar
Pemerintah berketetapan untuk meningkatkan dana bantuan kepada partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Alasannya, dana bantuan sebesar seratus delapan ...Election System and Women Representation in Parliament
The Executive Director of the Association for Elections and Democracy (Perludem), Titi Anggraini, says that election system design is heavily ...NPHD Pilgub Jawa Barat 2018 Capai 1,164 Triliun Rupiah
16 dari 17 Pemerintah Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 telah menyetujui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ...KPPI Beri Penghargaan kepada Sebelas Tokoh Perempuan Politik Indonesia
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memberikan penghargaan kepada sebelas tokoh perempuan politik yang berasal dari sebelas partai politik. Penghargaan diberikan ...KPPI Siapkan Perempuan Caleg Hadapi Pemilu 2019
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejak awal 2017, KPPI telah melaksanakan enam puluh ...Sepuluh Permohonan di MK Menggugat UU Pemilu
Per Kamis (7/9) telah ada sepuluh permohonan uji materi yang menggugat beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 ke ...PSI Jabarkan Data Perubahan Persyaratan 2014 dan 2019 yang Harus Dipenuhi Partai
Pasal 173 Undang-Undang (UU) No.7/2017 digugat oleh empat partai baru, yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), ...
