Author: AMALIA SALABI
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.
Bawaslu Tegur KPU Agar Lebih Perhatikan APK Peserta Pemilu
26 Juli 201720Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri, memberikan koreksi terhadap laporan evaluasi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang dikeluarkan ...Sigit Pamungkas: KPU Perlu Bentuk Tim Cyber untuk Hadapi Pemilu 2019
26 Juli 201710Pada acara “Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta” (26/7), Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Aditya Perdana, ...Sertifikasi Keahlian Kepemiluan untuk Pelajar?
26 Juli 201720Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Sigit Pamungkas, mengusulkan program pendidikan pemilu berkelanjutan khusus bagi pelajar Sekolah Menengah ...Blusukan dan PDKT lewat Media Jadi Metode Kampanye Andalan di Pilkada DKI Jakarta
25 Juli 201730Berdasarkan laporan evaluasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, metode kampanye yang paling ...Evaluasi Pilkada DKI Jakarta 2017, KPU DKI Berikan Enam Sanksi Administratif
25 Juli 201710Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta ...Tugas dan Wewenang Baru Bawaslu di UU Pemilu
25 Juli 201720Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan tampil lebih powerful pada Pemilu Serentak 2019. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan banyak tugas dan ...Norma Baru tentang Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Calon Presiden di UU Pemilu
25 Juli 201720Berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tiga kegiatan kampanye di Pilpres 2019 dapat dibiayai oleh negara. Sebelumnya, pada Undang-Undang (UU) ...Perppu Ormas Memperburuk Citra Indonesia sebagai Negara Presidensial
25 Juli 201720Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) memperburuk citra Indonesia sebagai negara presidensial. Bahkan, adanya Perppu mengkonfirmasi kebenaran Global ...Tahapan Pemilu 2019 Dimulai Satu Minggu Lagi, DPR dan Pemerintah Harus Bertanggungjawab
24 Juli 201720Keterlambatan pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilu menyebabkan hanya tersisa waktu satu minggu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) ...Tak Menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Jajaran KPU Akan Dikenakan Sanksi Ini
24 Juli 201720Pembaca adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau petugas adhoc? Berhati-hatilah! Sebab, Undang-Undang (UU) ...
© Copyright RumahPemilu. All Rights Reserved.








