Author: AMALIA SALABI
Manilka: Tak Banyak Masyarakat Memahami Isu RUU Pemilu
Lembaga survei bisnis dan politik Manilka melakukan survei terhadap masyarakat menengah ke atas untuk menguji persepsi publik terhadap RUU Pemilu. ...Ahli Hukum Tata Negara UI: Presidential Threshold Perlu untuk Konsolidasi Demokrasi
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Profesor Satya Arinanto, berpendapat bahwa pemilu tak hanya soal mengutarakan pendapat dan menyatakan ...Perludem: Jangan Buat Kebijakan di RUU Pemilu yang Berpotensi Digugat
Pemerintah dan Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu diharapkan tak membuat kebijakan yang tak sesuai dengan konstitusi agar tak mendorong terjadinya ...RUU Pemilu: Potret Kegagapan Pemerintah dan DPR Melaksanakan Mandat MK
Awal tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.14/2013 tentang pemilu serentak. Putusan tersebut hadir sebagai jawaban atas permohonan yang ...Populisme dan Kegagalan Membangun Kaum Demokrat
“Demokrasi tanpa demos yang mestinya didefinisikan sebagai rakyat yang memahami cara kerja demokrasi dan memahami modus untuk apa ia berdemokrasi, ...Sikap Pemerintah atas Lima Isu Krusial di Raker Akhir RUU Pemilu
Setelah mendengarkan sikap masing-masing fraksi atas lima isu krusial, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan sikap akhir pada ...RUU Pemilu Ditandatangani, Paket Lima Isu Krusial Diputuskan di Rapat Paripurna
Rapat kerja (Raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Pemerintah telah selesai dilaksanakan. Masing-masing fraksi telah menyampaikan sikap resmi, namun ...Lima Fraksi Pilih Paket A, Lima Fraksi Lainnya Menyerahkan Proses di Sidang Paripurna
Selain Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Persatuan ...Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar Pilih Paket Isu Krusial A
Pada rapat kerja (raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu bersama Pemerintah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan akhir ...RUU Pemilu Sarat Pendekatan Hukum Pidana
Pada draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 10 Juni 2017, ada 74 pasal yang memuat ketentuan hukum pidana. Bahkan, beberapa ...
