Author: AMALIA SALABI
Pengesahan RUU Pemilu Molor karena Kesalahan Managerial Pembahasan
Kembali mundurnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengundang kekecewaan para pemerhati pemilu. Salah satunya yakni Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu ...333 Laki-Laki Daftar Panwaslih di Sumsel, Bawaslu Tunggu Partisipasi Perempuan
Masa rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Pilkada Bupati/Walikota di sembilan kabupaten/kota di Sumsel, serta ...Presidential Threshold Nol Persen Penting Agar Presiden Tak Tersandera Partai
Pemerintah, baik melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Presiden Joko Widodo bersikukuh mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden ...The New Elections Law Bill Is Not Progressive Enough
Having covering the discussions process of the Elections Law Bill since November, I can surely say that the contents of ...Batasan Sumbangan Dana Kampanye Dinaikkan, Lebih Banyak Manfaat atau Mudharat?
Batasan sumbangan dana kampanye untuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditingkatkan. Argumentasinya ...Diundur Kembali, Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Diputuskan 10 Juli 2017
Masih mengalami deadlock, pengambilan keputusan atas lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda hingga 10 Juli 2017. Semula, ...RUU Pemilu Sarat Biaya Mahal
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sarat biaya mahal. Empat ...Perludem dan Pusako Unand Usulkan Kembali ke UU Lama
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bertele-tele. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas mengusulkan ...Presiden Jokowi Mesti Tertibkan Sistem Kaderisasi Partai Politik di RUU Pemilu
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mengambil langkah serius untuk mewujudkan ...Presiden Jokowi Diharap Berani Putuskan Presidential Threshold 0 Persen
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Pemerintah ingin mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen ...
