Author: AMALIA SALABI
Menggunakan Hak Pilih Orang Lain, Pidana Penjara Paling Singkat Dua Tahun dan Denda Paling Sedikit ...
Menggunakan hak pilih orang lain pada hari pemungutan suara termasuk pelanggaran pidana pemilu. Undang-Udang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal ...Daftar Timus dan Timsin RUU Pemilu Dirilis, Rapat Mesti Terbuka untuk Publik
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu merilis daftar Tim perumus (Timus) dan Tim sinkronisasi (Timsin). Masing-masing tim berisi empat ...Refly Harun: Kalau Mau Pemilu Jujur dan Adil, UU Pemilu Tak Disusun oleh Pemerintah dan ...
Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Refly Harun, mengatakan bahwa apabila masyarakat menginginkan terselenggaranya ...Tujuan Rekrutmen Calon Anggota DPD oleh Pansel dan DPRD Tak Jelas dan Tak Tepat Sasaran
Rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh panitia seleksi (pansel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai tak menyelesaikan ...Hadapi Anomali Politik, APHTN-HAN Tolak Pencalonan Anggota DPD oleh DPRD
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta menilai bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi gerakan anomali ...Piramida Institusi Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota Menanggung Beban Terbesar
Institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), layaknya piramida. KPU kabupaten/kota menanggung beban penyelenggaraan pemilu terbesar dibandingkan ...Pembahasan RUU Pemilu Tertutup, Udang Apa di Balik Batu?
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini dinilai paling tertutup. Pembahasan UU Pemilu di masa-masa sebelumnya, yakni pembahasan UU No.22/2007, ...Pansus RUU Pemilu Jangan Obrak-Abrik Institusi Penyelenggara Pemilu
Isu yang dilontarkan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu seringkali kontraproduktif. Sebagai contoh, Pansus hendak merubah status permanen ...JPPR, Ad hoc-sisasi KPU Kabupaten Kota Adalah Kemunduran Besar
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai gagasan ad hoc-sisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sebagai kemunduran demokrasi. Tata penyelenggaraan ...Pilkada Serentak 2017, Mayoritas Pelapor Pelanggaran adalah Timses Paslon
Partisipasi maysarakat terkait pengawasan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 dinilai belum maksimal. Berdasarkan data yang dikaji oleh Badan ...
