Author: AMALIA SALABI
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.
Pelaksanaan E-Voting di Pilkades Babakan 2017
13 Maret 201710Pada Minggu, 12 Maret 2017, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades digelar di satu ...Hakim MK Semestinya Dipilih, Bukan Mengajukan Diri
10 Maret 201710Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) tahun 2001-2008, Bagir Manan, mengusulkan agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dipilih melalui proses pencarian tokoh ...Rapor Mahkamah Kontitusi dan Harapan Besar untuk Keadilan
10 Maret 201710Pada forum Mahkamah Konstitusi (MK) Mendengar (9/3), Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal ...Perludem: Komisi II DPR RI Mesti Segerakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU dan ...
10 Maret 201710Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melaksanakan Uji Kelayakan dan ...Standar Mahkamah Konstitusi Mesti Di atas Normal
10 Maret 201710Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menyampaikan masukan kepada Mahkamah Kontitusi (MK) untuk memperbaiki internal MK. MK ...Terbuka Tertutup Mahkamah Konstitusi
10 Maret 201710Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai akses ruang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu terbuka. ...Anggota DPD Mesti Tunjukkan Performa Politik
8 Maret 201720Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut ...Perubahan Masa Jabatan Pimpinan DPD 2,5 Tahun Tak Lazim
8 Maret 201710Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan keputusan yang merubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. ...Parlemen Tak Efektif, Manajemen Pengelolaan Parlemen Perlu Diperbaiki
7 Maret 201720Pada diskusi “Kembalikan Marwah DPD” (7/3), pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menjelaskan bahwa posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti ...Anggota DPD Mesti Perhatikan Asas Domisili Calon Anggota DPD di RUU Pemilu
7 Maret 201710Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Pasal 152, dinyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah warga negara Indonesia berumur ...
© Copyright RumahPemilu. All Rights Reserved.









