Author: AMALIA SALABI
Ini Afirmasi Perempuan yang Diusulkan PPP
Di rapat panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan afirmasi perempuan agar ditingkatkan. Sebab, kebijakan ...DPD Kritik Pengaturan Syarat Anggota KPU dan Bawaslu di RUU Pemilu
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik pengaturan syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Rancangan ...DPD Usul Jumlah Anggota DPD Ditambah
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Akhmad Muqowam, mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu untuk menambah ...Mendagri: Perkuat Sistem Kepartaian Melalui RUU Pemilu
Dalam rapat internal panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa RUU Pemilu ...RUU Pemilu Akan Dibahas dengan Sistem Gugus
Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan dibahas berdasarkan sistem gugus atau cluster. Pembahasan akan dibagi ke dalam gugus-gugus berdasarkan isu-isu krusial ...UU Partai Politik dan UU MD3 Dibahas Bersama UU Pemilu
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menetapkan akan memasukkan UU Partai Politik dan UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan ...Mayoritas Lolos, Seleksi KPU dan Bawaslu Semakin Kompetitif
Hasil seleksi administrasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah diumumkan. 300 dari 325 pendaftar ...Partai Berorientasi Elektabilitas, Kesempatan Perempuan Mencalonkan Sulit
Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 23 dari 44 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan merupakan mantan anggota ...Zipper Murni untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan
Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya ...Insentif dan Disinsentif Pencalonan Perempuan Ala Perancis dan Georgia
Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap ...
