Author: AMALIA SALABI
Banyak Perempuan Calon Berlatarbelakang Dewan di Pilkada 2017
23 dari 44 perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2017 berlatarbelakang anggota DPR atau DPRD. ...Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu Dinilai Stagnan
Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih ...Pimpinan Pansus RUU Pemilu Mesti Tetapkan Prioritas Pembahasan
Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hanya memiliki waktu lima bulan. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) diminta untuk segera tetapkan prioritas pembahasan ...DPR Perlu Perbaiki Syarat Jadi Anggota KPU/Bawaslu di RUU Pemilu
Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 ...RUU Pemilu Harus Perjelas Posisi DPD
Posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai perlu diperjelas di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD harus menegaskan wewenangnya dalam pemerintahan ...KPK Rekomendasikan Negara Tingkatkan Bantuan Dana Partai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar negara meningkatkan jumlah bantuan dana kepada partai. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena sebagian ...Pimpinan Pansus RUU Pemilu Ditetapkan
Empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah ditetapkan. Ketua Pansus yaitu Muhammad Lukman Edi dari fraksi Partai ...Penghuni Rumah Sakit di Banten Tak Perlu Khawatir Kehilangan Hak Pilih
Rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan lokasi yang dikhawatirkan tak bisa mengikuti pemungutan suara. Pasalnya, rumah sakit menengah dan ...Menginovasi Sosialisasi Pilkada Banten 2017
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten mengelola sosialisasi Pilkada 2017 dengan beberapa inovasi. KPU mengadakan Kursus Singkat Kepemiluan untuk menyasar lima ...Perubahan Kewenangan Bawaslu dari Masa ke Masa
Pada perkembangannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami perubahan kewenangan dari masa ke masa. Sejak Undang-undang (UU) No. 22/2007 hingga Rancangan ...
