Author: AMALIA SALABI
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.
Larangan Pemberitaan Survei di Masa Tenang dalam RUU Pemilu Tak Sesuai UUD 1945
4 November 201610Tiga pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, yakni Pasal 428 ayat (2) dan (6), Pasal 483, dan Pasal 254 ...Syarat Ajukan Capres di RUU Pemilu Tak Sesuai Konsep Pemilu Serentak
4 November 201610Syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tertuang dalam Pasal 190 dan 192 Rancangan Undang-undang (RUU) ...Langkah Mundur Afirmasi Perempuan di RUU Penyelenggaraan Pemilu
3 November 201600Afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK  menyiratkan afirmasi keterwakilan perempuan ...Empat Pasal di RUU Penyelenggaraan Pemilu Berpotensi Hilangkan Hak Suara Pemilih
3 November 201600Empat pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait teknis pemilihan pada pemilu legislatif dinilai berpotensi besar menghilangkan hak suara ...Tiga Pasal Inkonstitusional Terkait Isu Penyelenggara Pemilu dalam RUU Pemilu
3 November 201610Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, terdapat tiga pasal inkonstitusional dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu ...Pansus RUU Pemilu Diharap Koreksi 22 Pasal Inkonstitusional
3 November 201610Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diharapkan melakukan koreksi terhadap RUU yang diserahkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...Penghapusan Noken di Pilkada Tak Bisa Dipaksakan
2 November 201610Pada Pilkada 2017, noken dipraktikkan di enam kabupaten di Provinsi Papua. Sistem pemungutan suara noken yang dilakukan dengan cara kesepakatan ...PPDP Akui Sulit Lakukan Pendataan Pemilih di Apartemen dan Lapas
2 November 201620Dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilangsukan secara serentak pada 1 November 2016 di seluruh daerah, Panitia ...Penentuan TPS Dapat Tingkatkan Partisipasi Pemilih
1 November 201610Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dinilai mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penentuan TPS harus dilakukan secara baik dengan ...Warga Diharap Segera Rekam KTP Elektronik Sebelum Penetapan DPT
1 November 201610Warga yang belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik  diimbau segera melakukan perekaman di kelurahan setempat. Pasalnya, setelah ...
© Copyright RumahPemilu. All Rights Reserved.









