Author: AMALIA SALABI
Jika Pilkada Lama Ditunda, Sulit Cari Penjabat Sementara
Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, meskipun belum ada kepastian dari Pemerintah, meninggalkan sejumlah masalah. Salah satunya, yang sering ...Mengapa Perpu Mesti Terbit?
Penundaan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 21 Maret, diikuti dengan ...KPU RI Imbau KPUD Sosialiasi Cegah Covid-19
Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.301 tertanggal 1 April 2020, seluruh satuan kerja (satker) KPU RI diimbau untuk ...Penyelenggara Pemilu Didorong Efektifkan Bekerja dari Rumah
Sejak keluarnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.4/2020 yang salah satunya memerintahkan agar jajaran KPU bekerja dari rumah ...Ragam Usulan KPU dan Masyarakat Sipil Soal Isi Perpu
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) didesak untuk segera dikeluarkan. Sejumlah usulan telah disampaikan kepada publik melalui webdiskusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan ...Penundaan Pilkada Dinilai Jawab Keresahan Penyelenggara Pemilu di Daerah
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh menilai tepat keputusan penundaan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak ...KPU Kalbar: Honor PPK Hingga 22 Maret Tetap Dibayarkan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan menyampaikan pada diskusi daring bertema “Kebijakan Penundaan Pilkada 2020 di tengah ...KPU Kalbar: Tak Semua Kabupaten Telah Lantik PPS
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan mengatakan bahwa tak semua kabupaten yang berpilkada di 2020 di Kalimantan ...Waktu Pilkada Lanjutan Bergantung pada Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah
Pada webdiskusi “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020” (2/4), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz menyampaikan bahwa ...SPD: Mesti Menahan Diri untuk Perpu Penundaan Pilkada
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan bahwa pihaknya tak setuju jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) ...
