Author: AMALIA SALABI
Wacana Kenaikan Parliamentary Threshold, Gelagat Menguatnya Oligarki?
Para pegiat pemilu menyoroti wacana kenaikan parliamentary threshold. Per 11 Februari 2020, usulan yang dilontarkan oleh partai politik berkisar antara ...Wacana Naikkan Parliamentary Threshold, Perludem Tawarkan Ambang Batas Pembentukan Fraksi
Sejak akhir tahun 2019, muncul wacana oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menaikkan parliamentary threshold atau ambang ...Tak Hanya di Tingkat Nasional, Demokrasi Lokal Juga Memprihatinkan
Peneliti pada Atmajaya Institute of Public Policy, Yoes C. Kenawas memaparkan presentasi risetnya terkait demokrasi di tingkat lokal. Ada lima ...Titi Anggraini: Pemilu Serentak Borongan Tak Perlu Peyelenggara Pemilu Permanen
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 Pasal 201 ayat (8) mengatur agar pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, ...Why Malaysia Need Political Party Financial Reform?
Pippa Norris and Andrea Abel van Es in the Elections Checkbook? Political Finance in Comparative Perspective (2017) defines political fund ...Mengapa Malaysia Perlu Mereformasi Regulasi Dana Politik?
Pippa Norris dan Andrea Abel van Es dalam Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective (2017) mendefinisikan pendanaan politik sebagai ...Menyimak Pengaturan Teknologi Pungut Hitung di Election Omnibus Law Filipina
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan teknologi rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak ...Perludem: Pandangan MK Soal Sudah Kawin Perlu Dikritik
Rabu (29/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas perkara ...Perludem Desak Presiden Segera Pilih Anggota DKPP Pengganti Hardjono
20 Desember 2019, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merangkap sebagai Ketua, Hardjono, dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ...Ramlan Surbakti Minta KPU Tak Larang Masyarakat Kampanye Kotak Kosong
Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melarang jika ada masyarakat yang ...
