Author: AMALIA SALABI
ICW dan Perludem Minta MK Beri Masa Tunggu 10 Tahun bagi Mantan Napi Koruptor
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf ...Perludem: Pilkada 2020 Mesti Punya Kontribusi pada Pendataan Partai Politik
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini merekomendasikan agar penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Pilkada ...Pilkada 2020, di RPKPU Tak Ada Perbaikan Syarat Dukungan Setelah Pendaftaran
Aturan baru mengenai mekanisme verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) bagi calon perseorangan diatur di dalam Rancangan Peraturan Komisi ...Surat Pernyataan Dukungan Cakada Perseorangan, Fotokopi KTP/Suket Ditempel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan sejumlah perubahan pada Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Pencalonan Kepala Daerah sebgaia aturan teknis Pilkada ...Judi, Mabuk dan Zina Masuk Perbuatan Tercela di PKPU Pencalonan Pilkada 2020
Rabu (2/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan uji publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada 2020. ...Perubahan Metode Seleksi Penyelenggara Pemilu Mesti untuk Tingkatkan Keterwakilan Perempuan
Kamis(26/9), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis buku “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan ...Evaluasi Hak Memilih di Pemilu 2019, Kondisi Khusus Perlu Tindakan Khusus
“Saya dari Tebo, Jambi. Bukan di Kota Tebo-nya, tapi dari Kota Tebo, itu masih harus jalan 8 jam. Di kampung ...KPU Resmikan Pilkada Serentak 2020
Senin (23/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meresmikan peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Peluncuran dihadiri oleh perwakilan KPU ...Titi Anggraini: Catatan Evaluasi Pemilu 2019 dan Mendesaknya Revisi Terbatas UU Pilkada
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memiliki catatan terhadap Pemilu 2019. Catatan-catatan tersebut berkaitan dengan kerangka hukum pemilu, tata kelola ...Ada Masalah di DKPP
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jauh dari pemantauan publik. Padahal, ...
