Author: AMALIA SALABI
Surat Pindah Memilih Kini Bisa Diurus Hingga H-7 Hari Pemungutan Suara
Kamis (28/3), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa bagi pemilih dalam kondisi tertentu, yakni sakit, terkena musibah bencana alam, bermasalah secara ...MK: Pemilih Pindahan Dapat Semua Surat Suara Tak Sesuai Konsep Keterwakilan
Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu digugat oleh dua orang mahasiswa rantau, yakni Joni Iskandar dan Roni Alfian Saritonga ...Politik Uang, Saat Kultur Tak Enakan Mesti Dikompatibelkan dengan Konteks Pemilu
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur ...Putusan Bawaslu Tanjung Balai Buka Ruang Semua Orang Bisa Ditindak Politik Uang
Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang ...Inisiatif Google untuk Pemilu Indonesia 2019
Google adalah salah satu perusahaan teknologi yang memiliki misi untuk mengelola informasi dan membuatnya berguna dan dapat diakses oleh semua ...Integrity: Para Pihak Tak Keberatan Syarat Wajib KTP El Dibatalkan
Selasa (26/3), pemohon perkara uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni Perkara No.20/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pleno yang digelar pada Senin ...KPU Perlu Kelonggaran Waktu dalam Proses Penghitungan Suara
Pasal 383 ayat (2) yang memuat norma penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara merupakan ...KIPP: Panggilan kepada Pemantau Asing Seolah Tindakan Peran Pemantau Dalam Negeri
Tagar #INAelectionobserverSOS menjadi trending dunia pada Rabu (20/3). Bahkan tak hanya di Twitter, tagar ini juga berseliweran di media sosial ...Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua yang mendapatkan status terakreditasi sebagai pemantau Pemilu 2019, setelah ...KPU Bawaslu Ingin Pemilih Pindahan Dapat Semua Jenis Surat Suara
Salah satu norma di Undang-Undang (UU) Pemilu yang digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, Feri ...
