Author: AMALIA SALABI
Perlindungan Data Privasi Pemilih, Perludem Nilai Tuntutan Gerindra Tak Tepat
Sengketa data pemilu bermula dari penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor ...Perludem: OSO Mesti Serahkan Surat Pengunduran Diri dan SK Pemberhentian Pengurus Partai
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI konsisten menaati ketentuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ...Kasus KPU Paniai, Abaikan Putusan Panwas dan Provokasi Tunda Pilkada 2018
Empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, Papua, dilaporkan oleh KPU Provinsi Papua atas dugaan pelanggaran etik. Dua aduan ...Ketua Panwascam Alalak Kirim Proposal Pelantikan Pengawas Desa dan TPS ke Bacaleg DPRD
Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Superiadi, dilaporkan oleh ketua dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...Materi APK dan BK Salah, Ketua KPU Donggala Diberhentikan Tetap
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Mohamad Saleh, mendapatkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara ...UU Pemilu, Diksi Media Sosial, dan Salah Tafsir KPU Soal Kampanye di Medsos
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Sigit Pamungkas, menceritakan adanya penambahan diksi media sosial atau medsos di ...Disabilitas Mental Tetap Didata di Daftar Pemilih
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyarie, mengatakan bahwa pada prinsipnya, semua disabilitas termasuk disabilitas mental didata ke dalam ...Hak Pilih Penyandang Disabilitas Psikososial, KPU Mesti Tekankan Pendekatan HAM
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan bahwa hak pilih warga negara berhak pilih dengan disabilitas ...Menyudahi Korupsi Politik lewat Pemilu, Adopsi Regulasi lewat Studi Komparasi
Komite Perlindungan Jurnalis internasional mencatat, bahwa kebanyakan kasus pembunuhan jurnalis terjadi di negara dengan tingkat korupsi yang parah. Dari 368 ...Kisruh Pencalonan OSO, Pakar Hukum Tata Negara Minta KPU Tetap Jalankan Putusan MK
Rabu (14/11), publik dikejutkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan ...
