Author: AMALIA SALABI
Tujuh Bacaleg DPR Provinsi Jambi Mantan Narapidana Korupsi
Rumahpemilu.org melakukan penelusuran terhadap latar belakang terhadap bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Jambi. Hasilnya, terdapat ...ANFREL: Pemilihan Legislatif Kamboja 2018 Tak Akan Berjalan Demokratis
Asian Network for Free Election (ANFREL) melaporkan bahwa Pemilihan Legislatif (Pileg) Kamboja yang akan dilangsungkan pada 29 Juli 2018 mendatang ...Bawaslu Imbau Partai Politik Tak Calonkan Mantan Narapidana Korupsi
Pada audiensi kepada Presiden RI, Joko Widodo, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan ...Bawaslu Dorong Komitmen Presiden Ajak ASN dan TNI/Polri Netral di Pemilu 2019
Selasa (24/7), Presiden RI, Joko Widodo, menerima audiensi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Bogor, Jawa ...Perindo Gugat Batas Masa Kekuasaan Wakil Presiden, Koalisi Minta MK Tolak Permohonan
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan gugatan atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) Pemilu yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden ...MK: Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Dihitung dalam Hari Kerja, Bukan Hari Kalender
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.31/2018 menyatakan bahwa frasa hari di dalam Pasal 468 ayat (2)Undang-Undang (UU) Pemilu bermakna hari kerja, ...Putusan MK, Minimal Usia Jajaran Ad Hoc Panwas Tetap 25 Tahun
Erik Fitriadi dan kawan-kawan menggugat syarat minimal usia Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwas Tempat Pemungutan Suara (TPS) ...Kembalikan Muruah DPD, MK Larang Anggota Partai Politik Mencalonkan Diri sebagai Anggota DPD
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara No.30/2018 yang menggugat frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf i Undang-Undang (UU) No.7/2017 ...Pasca Putusan MK, Anggota PPK Tak Jadi Tiga
Selain memutuskan bahwa aturan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sebanyak tiga orang tak berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Konstitusi ...Tak Rasional, MK Hapus Aturan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota Tiga Orang
Senin (23/7), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.7/2017, yang mengatur anggota Komisi Pemilihan Umum ...
