Author: AMALIA SALABI
Hari Kelima Pendaftaran Caleg, Belum Ada Partai yang Mengajukan Daftar Calon
Sejak tanggal 4 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pengajuan daftar bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...Bantuan Dana Partai, Politik Elektoral, dan Fenomena Kartelisasi
Pemberian bantuan dana terhadap partai politik di Indonesia selama ini dinilai tak menggunakan paradigma yang jelas. Pasca reformasi, skema yang ...Perludem: Masyarakat Mesti Pantau Partai Politik yang Menolak PKPU 20/2018
Meski telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota ...Bayu Dwi Anggoro: PKPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Tak Bertentangan dengan UU Pemilu dan ...
Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggoro, merupakan salah satu pakar hukum ...Cerdas! Begini Cara KPU Tetap Atur Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg di PKPU
Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus ...Bawaslu Rekomendasikan 356 Kasus Pelanggaran ASN pada Pilkada 2018 ke KASN
Mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2018 di 171 daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah merekomendasikan 356 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil ...Lokataru Foundation: Kotak Kosong Makassar adalah Muruah Rakyat, Penyelenggara Jangan Manipulasi Hasil Pilkada
Lokataru Foundation meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menjaga muruah kedaulatan rakyat Makassar terkait proses rekapitulasi suara Pilkada ...Pantauan KIPP di Pilkada Jawa Barat, Kotak Suara Dibuka Tak Sesuai Prosedur di Beberapa Daerah
Berdasarkan hasil pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) terhadap Pilkada Jawa Barat, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota/Bupati ...Pasal 222, Coat Tail Effect, dan Kerugian Konstitusionalitas Partai-Partai Baru
Nugroho Prasetyo, pendiri organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Rakyat mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 terhadap Pasal ...Koalisi di Pilkada 2018 Kongruen dengan Pemilu 2019?
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai ada upaya dari partai politik untuk mensolidkan koalisi ...
