Author: AMALIA SALABI
Kaka Suminta: Mahar Politik Bukti Partai Politik Defisi Uang Defisit Anggota
Mahar politik dinilai sebagai puncak gunung es permasalahan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menandakan bahwa partai politik mengalami defisit uang ...Mahar Politik di Pilkada Dapat Ditindak dengan Pasal 47 UU Pilkada
Anggapan mahar politik tak dapat ditindak oleh Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak selalu benar. Ketua ...KPU Akan Tetap Lakukan Verifikasi dengan Dua Metode
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menyatakan bahwa KPU akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Verifikasi diberlakukan kepada ...Empat Mantan Komisioner KPU Minta KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual
Empat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sigit Pamungkas mendorong KPU ...Mahar Politik, Strategi Pendanaan Pemilu 2019
Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mahar politik di Pilkada 2018 merupakan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan ...Mahar Politik, Refleksi Buruknya Sistem Kaderisasi Partai
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa maraknya kasus mahar politik merefleksikan buruknya sistem rekrutmen dan ...Perludem: KPU Harus Patuhi Putusan MK Laksanakan Verifikasi Faktual
Perkumpulan untuk Pemillu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kesimpulan rapat kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan ...Mesti Ada Cantolan Hukum untuk Tindak Tuntas Mahar Politik di Pilkada
Isu mahar politik kembali hangat diperbincangkan setelah munculnya laporan La Nyalla Mattalitti, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia ...Dua Opsi Tawaran KPU yang Ditolak DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk melaksanakan Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 tentang pemberlakuan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta ...Arief Budiman: Verifikasi Faktual agar Peserta Pemilu Berkualitas
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, ...
