Author: SEBASTIAN VISHNU
Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Kalla Persoalkan Molornya Pembahasan RUU Pemilu
13 Juli 201710JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan macetnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. “Berarti ...Kepentingan Bangsa Harus Didahulukan
13 Juli 201710JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang belum juga tuntas hingga mendekati pertengahan Juli membuat penyelenggara pemilu khawatir ...KPU Siapkan Dua Versi Draf
21 Juni 201710Pengambilan Keputusan Ditunda Lagi, Persiapan Pemilu 2019 Sangat Mepet JAKARTA, KOMPAS — Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang terus ...DPR Siapkan Voting
21 Juni 201710Hasil Lobi Tentukan Cara Pengambilan Keputusan JAKARTA, KOMPAS — Meski DPR dan pemerintah sepakat memakai musyawarah mufakat untuk menyelesaikan RUU ...Komisioner KPU dan Bawaslu Membengkak
20 Juni 201710NASIONAL SELASA, 06 JUNI 2017 JAKARTA – Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertambah. ...Saksi Pemilu Tidak Dibiayai Negara
20 Juni 201710NASIONAL JUM AT, 09 JUNI 2017 JAKARTA – Panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan pemerintah ...Partai-partai Terbelah Sikapi Lima Isu Krusial Undang-Undang Pemilu
20 Juni 201710NASIONAL SELASA, 13 JUNI 2017 JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki tahap akhir. Lima isu krusial yang menjadi ...KPU Tagih Perjanjian Hibah Daerah
20 Juni 201700NASIONAL KAMIS, 15 JUNI 2017 JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah daerah di 171 daerah penyelenggara pemilihan kepala ...Anggaran Pengawasan Pilkada Belum Disepakati
20 Juni 201710NASIONAL JUM AT, 16 JUNI 2017 JAKARTA – Sejumlah Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum menyepakati besaran ...Ambang Batas Pencalonan Presiden Rentan Digugat
20 Juni 201710NASIONAL SABTU, 17 JUNI 2017 JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential ...
© Copyright RumahPemilu. All Rights Reserved.