Author: SEBASTIAN VISHNU
Parpol Perlu Bantuan untuk Mengisi Sipol
JAKARTA, KOMPAS — Partai politik calon peserta Pemilu 2019, sebelum 16 Oktober, sudah harus mengisi data dan dokumen kepengurusan melalui Sistem ...Membangun Sistem yang Memudahkan Pemilih
DUA pekan terakhir, banyak isu politik yang terkait langsung atau tidak dengan pemilu. Misalnya, bupati/wali kota korupsi karena terbebani biaya pilkada dan ...Perbedaan Verifikasi Peserta Pemilu Dianggap Adil
JAKARTA, TEMPO – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah anggapan bahwa perbedaan proses verifikasi antara partai lama dan partai baru peserta ...Pemerintah Ingin Pemilu yang Efektif dan Efisien
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai materi dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan ...Pemilih Indonesia Secerdas Pemilih Amerika Serikat
SAYA senang tulisan ” Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat” mendapat banyak tanggapan. Salah satu yang menarik adalah membandingkan pemilu Indonesia dengan Amerika Serikat. ...Tahapan Pendaftaran Terancam Terganggu
JAKARTA, KOMPAS — Tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 terancam terganggu. Pasalnya, hingga Senin (18/9), Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ...Partai Perlu Siapkan Data Pendaftaran
JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang berniat bertarung dalam Pemilu 2019 harus mulai mempersiapkan data ataupun dokumen yang menjadi persyaratan partai ...Segera Tetapkan Peraturan DKPP
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didorong segera menetapkan Peraturan DKPP terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu, tanpa harus menunggu ...Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat
PEMILIHAN umum atau pemilu itu rumit. Buktinya, setiap kali penyelenggaraan pemilu selalu ada masalah. Mulai dari pemilih tidak masuk daftar, calon mengamuk, partai ...Legitimasi Aturan Bisa Dipersoalkan: Kode Etik Penyelenggara Pemilu Belum Disahkan
JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang kode etik penyelenggara pemilu belum bisa diundangkan karena menunggu konsultasi dengan DPR ...