Author: SEBASTIAN VISHNU
Konsolidasi Jadi Kunci Hadapi Verifikasi
JAKARTA, KOMPAS — Hanya kurang dari sebulan sebelum tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dibuka, partai politik diingatkan untuk mengonsolidasikan ...Partai Lama Tak Perlu Khawatir Verifikasi: Media Sosial Dimanfaatkan untuk Menjaring Pemilih
JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang sudah beberapa kali menjadi peserta pemilu tidak perlu khawatir menghadapi pendaftaran dan verifikasi parpol peserta ...16 Daerah Belum Sepakati NPHD
BATU, KOMPAS — Dari 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, masih ada 16 pemerintah daerah yang belum ...Beda Persepsi Menjadi Penghambat
JAKARTA, KOMPAS — Belum tuntasnya penganggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 salah satunya disebabkan beda persepsi dana kampanye antara ...Aturan Verifikasi Segera Diundangkan
JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik serta tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2019 dalam ...Pemilu Belum Hapus Oligarki: Kontestasi Demokrasi Hanya Hasilkan Elite
JAKARTA, KOMPAS — Demokrasi, yang menghendaki penyebaran kekuasaan negara dalam masyarakat luas, ternyata di Indonesia hidup dalam sistem politik yang masih ...Mengenali Pemilu Agar Tak Sebal Melulu
CIRI utama negara demokrasi adalah menggelar pemilihan umum ataupemilu secara periodik untuk memilih pemimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu merupakan peristiwa kompleks, karena event politik ini ...KPU Susun Aturan Verifikasi Partai
JAKARTA – Bursa pendaftaran verifikasi partai politik untuk Pemilihan Umum 2019 akan dimulai September ini. Komisi Pemilihan Umum kini tengah menggodok ...Anggaran Pengawasan Jangan Ditunda Lagi
JAKARTA, KOMPAS — Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten dan kota di daerah-daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 ...Pelaporan Hoaks Jadi Tugas Bawaslu
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewajiban melaporkan hoaks atau informasi palsu terkait pemilihan kepala daerah serentak kepada penegak ...