Author: Maharddhika
Disputing Over Object of Dispute in Political Party Registration Process for the 2019 Elections
The Elections Commission (KPU) rejected the registration of thirteen political parties. The Elections Monitoring Body (Bawaslu) anticipating incoming lawsuit. The ...Mencari Objek Sengketa Pendaftaran Partai Peserta Pemilu 2019
Pendaftaran tiga belas partai tidak diterima oleh KPU. Gugatan diantisipasi Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan ada tiga belas partai ...Junaidi, KIP of Aceh: We Have Accepted Proofs of Valid Registration of Four Political Parties
The Elections Commission (KPU) has closed the 1×24 hours of political party registration extension period on Tuesday (10/17). At 24:00 ...Junaidi, KIP Aceh: Tanda Terima Pendaftaran untuk Empat Partai Lokal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup masa tambahan waktu 1×24 jam proses pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran (17/10). Pukul 24.00 ...Which Data in Sipol Should be Opened to Public?
KPU promises to open the data stored in the Political Party Information System (Sipol) after the registration process has ended. ...Hanya 15 Partai Lanjut ke Tahap Penelitian Administrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup masa tambahan waktu 1×24 jam proses pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran (17/10). Hanya empat ...KPU Masih Beri Waktu Partai Lengkapi Dokumen Persyaratan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memberi waktu bagi partai untuk melengkapi dokumen persyaratan. Hanya partai yang sudah datang melakukan pendaftaran ...Sipol and the Over-burdening Registration Requirements for Political Party
The problem with Political Party Information System (Sipol) begins when the registration requirement for political party becomes more over-burdening. During ...Data di Sipol yang Sebaiknya Terbuka untuk Publik
KPU menjanjikan akses Sipol bagi publik setelah tahap pendaftaran usai. Apa saja data yang sebaiknya dibuka? Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...Sengkarut Sipol dan Beratnya Syarat Partai Peserta Pemilu
Drama Sipol bermula dari beratnya syarat partai untuk menjadi peserta pemilu. Saat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu lalu, partai-partai berdebat ...
