Author: Maharddhika
Jauhkan RUU Pemilu dari Negosiasi Kepentingan Politik Jangka Pendek
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dijadwalkan digelar Kamis (20/7). Jelang rapat tersebut, Koalisi Kawal ...Frasa “Bersifat Mengikat” Mengaburkan Makna Konsultasi
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai frasa “bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah mengaburkan makna konsultasi. Konsultasi dimaksudkan ...KPU Didiskriminasi karena Wajib Konsultasi Peraturan
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperlakukan berbeda dari lembaga independen lainnya. Peraturan yang diterbitkan oleh Bank ...UU Lama Tidak Didesain untuk Pemilu Serentak
Pemerintah kembali mewacanakan penggunaan undang-undang kepemiluan lama jika pembahasan rancangan undang-undang pemilu masih buntu. Padahal, undang-undang kepemiluan yang lama tidak ...Lima Paket Isu Krusial Diumumkan
Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengumumkan lima paket isu krusial untuk menyelesaikan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Sistem paket ditujukan ...Putusan MK Soal Keserentakan Pemilu Sudah Kuat, Teknis Biar Diatur KPU
Wacana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperjelas keserentakan pemilu dinilai tak perlu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...Jokowi dan Infrastruktur Demokrasi
Jokowi sibuk membangun infrastruktur fisik tapi melupakan pemilu sebagai infrastruktur mendasar dalam demokrasi. Ini dapat dilihat dari tiga kesalahan Jokowi ...Penerbitan Perppu untuk Perjelas Keserentakan Pemilu
Pemerintah mewacanakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) masih menemui jalan buntu. Substansi Perppu ...RUU Pemilu Molor, KPU Kesulitan Sesuaikan Jadwal Tahapan
Pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) yang kembali molor dari jadwal awal akan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun jadwal ...DPR: Jika Pemerintah Ingin Tunda, Idealnya Kirim Utusan
Pembahasan lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilu yang belum menemui titik sepakat kembali ditunda. Penundaan pembahasan dilakukan karena pihak ...
