Author: Maharddhika
Memenuhi Syarat tapi Tak Calonkan Presiden, Partai Tak Boleh Ikut Pemilu Berikutnya
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyiapkan sanksi bagi partai yang memenuhi syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon ...Urunan Gaji untuk Penambahan Kursi DPR
Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai ...Penambahan Kursi DPR, Pemerintah: Justifikasi Metodologisnya Tak Ketemu
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 ...Bawaslu Diusulkan Kelola Dana dan Latih Saksi Partai
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mengusulkan dana saksi partai yang didanai negara dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...Kampanye Pemilu 2019 Dapat Dibiayai Negara
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan ...Rekapitulasi Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Pangkas Koreksi Berlapis
Dewan Perwakila Rakyat (DPR) mewacanakan rekapitulasi langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Rancangan ...Pengesahan RUU Pemilu Makin Molor, Tahapan Kampanye Makin Dipersempit
Rancangan undang-undang Pemilu yang lagi-lagi molor dari target pengesahan akan berkonsekuensi pada pemotongan waktu tahapan pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum ...Keterbukaan MK Kelola Sidang Sengketa Hasil Pilkada Diapresiasi
Keterbukaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola sidang sengketa hasil pilkada diapresiasi. Akses luas MK terhadap permohonan, jadwal dan risalah sidang, ...Putusan MK Soal Konsultasi Mengikat Dibutuhkan Segera
Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera membacakan putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Putusan tersebut dibutuhkan ...Anggota KPU Kabupaten/Kota Paling Banyak Dapat Sanksi DKPP
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah pihak yang paling banyak mendapatkan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ...
