Author: Maharddhika
Polri Minta Dua Pengaturan di RUU Pemilu Diperbaiki
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memperbaiki dua pengaturan di dalam RUU Pemilu. ...32 Tim Melaju ke Babak Penjurian Langsung Pilkada Banten Apps Challenge
Usai melakukan seleksi, panitia Pilkada Banten Apps Challenge mengumumkan 32 tim Pilkada Banten Apps Challenge melaju ke babak penjurian langsung. ...Fraksi Golkar Tak Setuju Dapil Dibentuk oleh KPU
Pada rapat dengar pendapat 7 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum ...Indonesia Harus Mampu Atasi Democracy Incorporated
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa Indonesia harus mampu mengatasi masalah democracy incorporated atau demokrasi yang dibajak oleh ...Fraksi Partai Golkar dan PDIP Usulkan Sistem Proporsional Tertutup
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan sistem proporsional tertutup sebagai sistem pemilu legislatif (pileg). ...KPU Minta Pansus RUU Pemilu Hapus Kewajiban Konsultasi ke DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menghapuskan aturan wajib konsultasi kepada Dewan Perwakilan ...API Pemilu Toward The Smart Election
This book is an effort to record the process and achievements that have been obtained by Perludem through the API ...Pembahasaan Paket UU Partai, UU MD3, dan UU Pemilu Akan Terkendala Waktu
Pembahasan secara bersamaan Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan ...UU Partai, UU MD3, dan UU Pemilu Sebaiknya Dibahas Bareng
Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah ...UU Partai, UU MD3, dan UU Pemilu Sebaiknya Tidak Digabung Jadi Satu Naskah
Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah ...
