Author: Maharddhika
Fadli Ramadhanil: Hukuman Pidana Percobaan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Terpidana hukuman percobaan bisa maju di pilkada. Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ...Karpet Merah bagi Terpidana
Terpidana hukuman percobaan diusulkan bisa maju di Pilkada. Upaya membangun Pilkada yang bersih dan berintegritas tercederai. Rapat dengar pendapat (RDP) ...Syamsuddin Haris: Dalam Mekanisme Presidensil Semuanya Tergantung Presiden
Masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya ke koalisi Pemerintah seiring reshuffle kabinet mengingatkan rencana Pemilu Serentak 2019. Penggabungan ...Penyederhanaan Sistem Kepartaian Setengah Hati
Menyederhanakan sistem kepartaian bukan semata mengurangi jumlah partai di parlemen. Makin dekat pembahasan UU Pemilu menuju Pemilu Serentak 2019, wacana ...Hetifah Sjaifudian: Perempuan Perlu Kedepankan Persamaan, Jangan Pertajam Perbedaan Sistem Tertutup/Terbuka
Upaya peningkatan keterwakilan perempuan seperti menghadapi persimpangan jalan pilihan sistem pemilu. Perempuan di parlemen cenderung memilih sistem pemilu proprosional daftar ...Titi Anggraini: Tempat Ibadah Boleh untuk Pendidikan Politik, Bukan Kampanye
Undang-undang pilkada melanjutkan regulasi kepemiluan sebelumnya yang melarang kampanye di tempat ibadah. Revisi kedua tak menyentuh pasal 69 yang melarang ...Main-main Relawan Politik di Area Abu-abu
Relawan politik penyokong pemenangan kepala daerah leluasa bergerak di wilayah kelabu regulasi pemilu. Pembuat aturan didesak segera mengatasi kegagapan regulasi ...Ida Budhiati: Konsultasi Mengikat, KPU Pasti Ajukan Judicial Review ke MK
Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan ...Fadli Ramadhanil: Mundur/Cuti Berdasar Ikatan Konstituen
Syarat mundur dewan jika mencalonkan di pilkada sudah disepakati mayoritas fraksi. Tapi masih kemungkinan berubah di Paripurna DPR dalam pengesahan ...Komisi II dan Pemerintah Sepakati 13 Poin Revisi UU Pilkada
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. ...
