Author: Maharddhika
Fahri Hamzah: Kalau Saya Presiden Saya Buat Perppu (Keuangan Politik) Sekarang
Fahri Hamzah merupakan salah satu anggota dewan yang berperhatian bicara perbaikan keuangan politik. Salah satu pendapatnya yang tak populer adalah ...Titi Anggraini: Dukung Penambahan Kewenangan Bawaslu dengan Syarat
Revisi UU Pilkada kedua memunculkan penambahan kewenangan Bawaslu. Di Pilkada 2017 nanti, Bawaslu bisa memberikan sanksi administrasi, menggugurkan kepesertaan, terkait ...Syamsuddin Haris: Pemilu Nasional dan Lokal Menjanjikan Pemerintahan Efektif
Konstitusi mengamanatkan bentuk sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini tetap bertahan di tengah tantangan berupa betapa sulitnya membangun koalisi dalam sistem ...Catherine Natalia: Selesaikan Sengketa Pencalonan, Bawaslu Perlu Transformasi
Salah satu isu yang diusung dalam Revisi UU Pilkada adalah menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan ...Menjalin Gerakan Demokrasi di Platform Nyata dan Digital
Gerakan demokrasi hari ini tak bisa berjalan mulus tanpa ikut bergerak di platform digital. Sebaliknya, demokrasi digital akan mandek tanpa ...Yenny Soetjipto: Pastikan Dulu Pilkada Serentak Masuk APBNP 2016
Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam ...Panama Papers dan Uang di Pusaran Politik
Panama Papers menguak kepemilikan perusahaan di negeri suaka pajak. 899 nama taipan Indonesia yang beberapa di antaranya berafiliasi dengan partai ...Rambe Kamarul Zaman: Kalau Pilkada 2017 Pakai APBN, 269 Daerah 2015 akan “Teriakâ€
Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada ...Pipit Kartawidjaja: Daftar Terbuka Tak Cocok dengan Pemilu Serentak
Pengamat pemilu, Pipit Kartawidjaja merupakan satu dari sedikit orang Indonesia yang di fase awal Reformasi sudah berperhatian dengan sistem pemilu. ...Masykurudin Hafidz: Menaikan Syarat Perseorangan juga Merugikan Partai
Dewan Perwakilan Rakyat berkeinginan menaikan syarat dukungan calon jalur perseorangan dalam revisi undang-undang pilkada. Angka perubahannya adalah dari 6,5-10% menjadi ...
