Author: USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.
DKPP Tegaskan Putusan Final dan Mengikat di Konteks Keppres 83/2020
13 Agustus 202010Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menekankan bahwa putusannya adalah final dan mengikat. Sifat putusan lembaga kode etik pemilu yang dijamin ...Presiden Cabut Keppres Pemberhentian Tidak Hormat Evi Novida Ginting
13 Agustus 202010Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting ...Perkuat Pengawasan kepada Pejabat Berwenang Lebih Menjaga Netralitas ASN
5 Agustus 202010Aparatur sipil negara yang melanggar netralitas pilihan pemilu salama ini lemah dalam penindakannya. Memperkuat pengawasan kepada pejabat berwenang dinilai lebih ...Tiga Model Peradilan Khusus Pemilu untuk Revisi UU Pemilu
3 Agustus 202000Perbaikan peradilan pemilu jangan sampai kembali dilupakan dalam revisi undang-undang pemilu. Ada tiga model pilihan peradilan pemilu yang bisa diterapkan. ...Catatan Kritis untuk Perluasan Pilkada Asimetris
30 Juli 202010Pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami pasang surut kritik sebagai penyeragaman keadaan daerah. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2005 hingga ...Putusan PTUN Jakarta Baik Jadi Evaluasi Perbaikan Pengadilan dan Kelembagaan Pemilu
26 Juli 202020Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian ...Putusan PTUN Makassar Penting Jadi Refleksi Pembuat Kebijakan
23 Juli 202010Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas caleg nomor 3 Partai Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Selatan II Pemilu ...Sejumlah Ketentuan Pemilu Mendukung Oligarki
22 Juli 202000Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan ...PTUN Kabulkan Gugatan Perempuan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Makassar
21 Juli 202010Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon ...Menambah Afirmasi Perempuan dalam UU Pemilu
17 Juli 202010Ketentuan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu penting ditambah. Capaian persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 2019 memang tertinggi sepanjang sejarah ...








