Author: USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.
Sistem Pemilu Jadi Perhatian dalam Draft Revisi UU Pemilu
18 April 202030Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, draf revisi undang-undang pemilu telah selesai dikerjakan (16/4). ...“Omnibus Law” Cilaka Demokrasi
16 April 202010Tren turunnya kualitas demokrasi Indonesia (Freedom House dan The Economist) tak jadi perhatian Para Pembuat Kebijakan. Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...Kelas Virtual Perludem Perdana, Kesesuaian Indeks Demokrasi Jadi Perhatian
13 April 202030Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah mengadakan kelas virtual perdana (13/4). Dengan tema “Pemilu dan Perkembangan Demokrasi” para peserta ...Kelas Virtual Pemilu Perludem Membludak
12 April 202010Peserta Kelas Virtual Pemilu (KVP) Perludem membludak. Kelas pemilu live online yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokasi (Perludem) ...Perludem Adakan Kelas Virtual Pemilu
12 April 202010Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan “Kelas Virtual Pemilu Perludem”. Dalam kelas berkala ini Perludem akan menjelaskan dan mendiskusikan ...Menyela Politisasi Abadi UU Pemilu
11 April 202010“Hukum adalah produk politik.” Tampaknya, tak ada undang-undang yang lebih politis dibanding undang-undang pemilu. Regulasi mengenai kompetisi partai politik atau ...KPU Prioritaskan Penyegeraan Perpu
6 April 202010Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang ...Pemantau Pemilu Internasional dalam Hukum Internasional
1 April 202010Pemantau pemilu internasional secara berkala memantau pemilu suatu negara, terutama negara berindeks demokrasi buruk. Pemantauan berdasar standar kepemiluan dan demokrasi ...KPU Harus Memastikan Materi-materi Penting Masuk dalam Perpu
31 Maret 202030Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi ...APBN dalam Perpu untuk Menjamin Penundaan dan Keberlanjutan Pilkada
31 Maret 202010Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan ...









