Author: USEP HASAN SADIKIN
Dilema Peningkatan Subsidi Parpol
Peningkatan subsidi kuangan partai politik lahirkan dilema. Konstitusi dan undang-undang menempatkan parpol sebagai lembaga publik karena penyuplai utama pejabat politik. ...Pasal-pasal Bermasalah UU Pemilu
Kompleksitas Pemilu 2019 tak hanya soal keserentakan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif tapi juga karena banyak pasal bermasalah dalam undang-undang ...HAMDAN ZOELVA | Gerbang Konstitusi Pemilu Serentak
Kepemimpinan Hamdan Zoelva di Mahkamah Konstitusi hadir di saat yang tepat. Ia menjaga kepercayaan publik terhadap MK pasca-korupsi Ketua MK, ...Hadar Nafis Gumay Sang Bintang Penegak Demokrasi
Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mendapat penghargaan “Bintang Penegak Demokrasi” dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pegiat ...Jumlah dan Komposisi Kursi DPRD Provinsi 2014-2019
Syarat pencalonan kepala daerah melalui jalur partai politik bersyarat kepemilikan 20% kursi partai politik atau gabungan partai politik atau kepemilikan ...Jokowi dan Bom Waktu Ambang Batas Pencalonan Presiden OLEH FADLI RAMADHANIL
Selepas Undang-Undang Pemilu disetujui oleh DPR dan Pemerintah, ada beberapa pengaturan yang masih menyisakan perdebatan panjang. Salah satu isu di ...JIMLY ASSHIDDIQIE | Menguatkan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jimly Asshiddiqie menjadi bukti nama yang tepat memimpin periode pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga etika bagi anggota Komisi ...Khoirunnisa Nur Agustyati: Tiga Isu Krusial UU Pemilu Berdasar Kepentingan Jangka Pendek
DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan Pemerintah mendapatkan ...Perludem: UU Pemilu Selesai Tanpa Perbaikan Berarti
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih ...Perludem: Ambang Batas Pencalonan Presiden 20/25% Rentan Gugatan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan ...
