Author: USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.
Feminisme Pemilu
Feminisme pemilu adalah paradigma kesetaraan berbasis gender dan antikekerasan dalam pemilu untuk menciptakan keadilan. Pemilu sebagai satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi ternyata ...30 September 2023Electoral Feminism
If no one could vote for a member of parliament who was fit to be a candidate, the government would indeed be ...30 September 2023Politik Muda Melawan Ageisme
Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginformasikan bahwa representasi pemuda hasil Pemilu DPR 2019 hanya 12,5% (72/575). Persentase pemuda dalam lembaga ...30 Juli 2023KPU Harus Revisi PKPU 10/2023
Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU 10/2023. Ketentuan tentang pembulatan ke bawah dalam pencalonan perempuan ...8 Mei 2023Jika Pemilu 2024 Menerapkan Proporsional Tertutup
Jika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, maka Pemilu 2024 akan berubah secara radikal dibanding tiga ...24 Maret 2023Kemandirian dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Kemandirian dan kehormatan semestinya dua hal yang berjalan seiring bagi penyelenggara pemilu. Kemandirian lebih bersifat institusional sedangkan kehormatan lebih bersifat individual. Untuk ...22 Februari 2023KPU Harus Patuhi Amanat MK dalam Penetapan Dapil
31 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum menggelar uji publik pembentukan daerah pemilihan Pemilu 2024. Dengan tajuk “Uji Publik Tindak Lanjut Putusan Mahkamah ...2 Februari 2023Dua Masalah Sistem Pemilu Indonesia
Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling dinamis dalam mengubah sistem pemilu. Sejak Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama setelah era otoriter, hingga ...19 Januari 2023MK Kembalikan Kewenangan Pembentukan Dapil DPR dan DPRD ke KPU
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang pembentukan daerah pemilihan pemilu legislatif. Melalui Putusan 88/PUU-XX/2022, MK mengembalikan kewenangan ...20 Desember 2022KPU akan Mengoptimalkan Sipol sebagai Alat Bantu
Komisi Pemilihan Umum akan mengoptimalkan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk Pemilu Serentak 2024. Mengubah ketentuan wajib menjadi alat bantu, tidak akan ...10 Juni 2022
Update Terbaru
-
Menguatkan Partai Melalui Bantuan Partai Politik
13 Maret 2026 -
Bagaimana Seharusnya Ambang Batas Parlemen Ditentukan?
11 Maret 2026












