Author: USEP HASAN SADIKIN
Pahit Manis Rekomendasi Panwaslu
Kompleksitas relasi penyelenggara pemilu di Indonesia bertambah kasus. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tak meloloskan Bupati Kaimana, Matias Mairuma sebagai peserta di ...Kriminalisasi Pemantau Pemilu
Posisi pemantau pemilu sejatinya adalah bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Pemantau pemilu adalah kekuatan dari luar organ ...Kodifikasi UU Pemilu: Diapresiasi DPR, Diragukan Pemerintah
Kebutuhan Indonesia mempunyai satu naskah undang-undang kepemiluan semakin mendesak setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak diselenggarakan di 2019. Urgensi satu naskah UU ...Empat Pengaruh Petahana Kepala Daerah di Pilkada 2015
Infopilkada.kpu.go.id serta pemberitaan pilkada (hingga 19/10 2015) menginformasikan ada 278 petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang mencalonkan lagi di Pilkada 2015. 150 ...HARUN HUSEIN | Mendekatkan Pemilu Melalui Jurnalistik
Sosok Harun Husein mengurangi paradoks pemilu yang dikonsepsikan sebagai prosedur pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tapi jauh dari rakyat. Melalui media ...Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada
Pembahasan anggaran pilkada serentak 2015 akan menjadi jelas jika kita juga tempatkan pilkada serentak menurut rekayasa kepemiluan. Desain keserentakan lebih tepat jika ...Khoirunnisa Nur Agustyati: Prasyarat Proporsional Daftar Terbuka Tak Terpenuhi
Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka ...B.J. HABIBIE | Faktor Penjamin Pemilu Era Reformasi
Bacharuddin Jusuf Habibie memperoleh penghargaan kategori “Lifetime Achievementâ€dari Komisi Pemilihan Umum dalam “KPU Award†(29/12’14). Presiden ketiga Republik Indonesia ini telah berjasa ...Menarik Kerah Parlemen
Putusan Mahkamah Konstitusi (23/1’14) yang menitah penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 bisa dinilai sebagai penguatan sistem pemerintahan presidensial. Tapi menguatnya presidensialisme Indonesia ...Pilkada Langsung/Tak Langsung dan Oligarki
Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Artinya, rakyat Indonesia ...
