Blog
Bawaslu Minta KPU Segera Eksekusi Putusan Bawaslu No.008/2018
Selasa (15/1), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan konferensi pers. Dalam koferensi pers tersebut, Bawaslu meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti Putusan Bawaslu No.008/2018, sebagaimana norma di dalam Pasal 462 Undang-Undang ...Pegiat Pemilu Minta KPU Perbaiki Format Debat Kampanye Pilpres
Tak hanya pegiat pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), para pegiat pemilu dari organisasi masyarakat sipil lain juga mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan kisi-kisi soal debat kandidat calon ...Demi Substansi Kampanye, Visi Misi Wajar Diperbarui
Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak lagi menerima perbaikan visi-misi paslon presiden-wakil presiden. BPN menilai KPU mestinya dapat menerima, sebab ...Pasca Putusan Bawaslu, Perludem dan APHTN Usulkan Dua Pilihan kepada KPU
Senin (14/1), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Catatan terhadap Putusan Bawaslu No.008/2018 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh KPU terkait Pencalonan DPD”. ...Putusan Dinilai Inkonstitusional, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP
Muhammad Hafidz dan tim kuasa hukumnya melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dikeluarkannya Putusan Bawaslu No.008/2018 (14/1). Hafidz, yang merupakan pihak pengaju uji materi Pasal 182 ...Bayu Dwi Anggono: Putusan Bawaslu Melampaui Wewenang dan Sewenang-Wenang
Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, melakukan penilaian terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No.008./2018. Putusan ini pada intinya berisi tiga poin, yakni agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...Perludem dan KoDe Inisiatif Kecewa Bawaslu Loloskan Calon DPD yang Tidak Memenuhi Syarat
Rabu (9/1), setelah mundur selama satu jam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya membacakan putusan atas perkara dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Bawaslu mengabulkan permohonan OSO untuk masuk ...Dukcapil: 1,2 Juta Pemilih Belum Dapat Fisik E-KTP, 5 Juta Belum Merekam
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa per Rabu (9/1), Dukcapil telah merekam 187 juta warga wajib milik Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ...Soal Batas Maksimal Dua Periode Berturut-Turut Menjadi Penyelenggara Adhoc
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan (PDIP), Sirmadji, menyatakan kekhawatirannya terhadap aturan yang melarang penyelenggara adhoc mencalonkan diri sebagai penyelenggara adhoc pada tingkatan yang ...BPJS Ketenagakerjaan untuk Penyelenggara Pemilu Adhoc
Dalam rapat rengar pendapat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dibicarakan mengenai pemberian jaminan bagi penyelenggara pemilu adhoc melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Asuransi ini dinilai Komisi II ...
