Blog
Peserta Pemilu Perlu Buka SPT kepada Publik?
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, mendorong agar kandidat yang terpilih melalui Pemilu 2019 membuka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak kepada publik. Tujuannya, agar publik mengetahui besaran pajak tahunan yang dibayarkan ...Ketaatan Pajak dan Pemilu Serentak, (Lagi-lagi) UU Pemilu Inkonsisten
Masalah ketaatan pajak para peserta Pemilu 2019 mulai disinggung. Ketaatan pajak dinilai sebagai salah satu bentuk komitmen kandidat terhadap kepatuhan hukum, akuntabilitas keuangan, dan kontribusi sebagai warga negara. Namun sayangnya, tak ada ...Dua Tahap Cegah Pemilih Ganda
JAKARTA, KOMPAS – Untuk menjamin akurasi data, Komisi Pemilihan Umum mencermati Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 yang diduga ganda dengan cara dua tahap. Selain mencocokkan semua elemen DPT sebagai tahap pertama, KPU ...PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan
Akhir-akhir ini dalam kaitan pelaksanaan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya terkait SPPU yang melibatkan bakal calon mantan narapidana korupsi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum ...Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Ganda di DPT Pemilu 2019
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan hasil analisis pemilih ganda terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total 91.001.344 pemilih. Hasilnya, ditemukan setidaknya 1.013.067 pemilih ...Mantan Hakim MK, Mantan Ketua KPUD, Mantan Cawagub Masuk Menu Caleg DPD DKI
Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta telah dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. 26 calon masuk di DCS, 7 perempuan, 19 laki-laki. Dari hanya 4 ...MA Mesti Pertimbangkan Maraknya Kasus Korupsi Politik
Mahkamah Agung (MA) diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap kisruh proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, MA ditunjuk sebagai lembaga hukum yang melerai ...Putusan MK Rujukan Bawaslu Terkait Pilkada, Bukan Pemilihan Legislatif
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilih Bersih menolak argumentasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menilai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang ...Kasus Pilkada Calon Tunggal di Prabumulih, Anggota KPUD Harus Hindari Dua Hal Ini
Relawan Kotak Kosong di Pilkada Kota Prabumulih 2018 melaporkan ketua dan empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua dalil yang diajukan oleh Relawan diterima ...Rahmat Bagja: Bawaslu Membatalkan SK KPU, Bukan PKPU
Debat mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) terus berlanjut. Beredar di media, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jika ...
