Blog
Komisi II: Bawaslu Berhak Dapatkan Salinan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
Di dalam rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, tak ada norma yang mengatur agar peserta pemilu memberikan salinan laporan dana kampanye kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...Meski Bukan ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD Dilarang Berkampanye
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sutriyono, mempertanyakan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Umum yang memuat norma bahwa kepala ...Definisi Tempat Umum yang Dilarang untuk Berkampanye di Luar Jadwal
Definisi tempat umum di perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Umum diperbincangkan dalam rapat konsultasi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi ...Komisi II Prihatin Sengkarut PKPU 20, Bawaslu Sampaikan Argumentasi Baru
Pada rapat konsultasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi II menyatakan prihatin terhadap sengkarut proses pencalonan anggota DPR, DPR Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ...Panjang Durasi dan Spot untuk Iklan Kampanye di TV dan Radio Dinaikkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) No.23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Salah satu aturan yang direvisi yakni ketentuan mengenai panjang durasi dan banyaknya spot iklan kampanye di televisi ...Bawaslu Diminta Koreksi Putusan Sengketa Pencalonan Mantan Napi Korupsi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta untuk mengoreksi dan memberikan rekomendasi terhadap putusan pengawas pemilu daerah soal sengketa pencalonan mantan napi korupsi. Putusan pengawas pemilu di enam daerah yaitu Aceh, Toraja Utara, ...Caleg Korupsi, Harus Segera Dicari Solusi
Beda pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait dengan pencalonan bekas narapidana perkara korupsi mendesak segera diselesaikan karena mengancam tahapan Pemilu 2019. JAKARTA, KOMPAS- Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas ...Patuhi Putusan MK tentang Keanggotaan DPD, Surat Persetujuan Pengunduran Diri Tak Diperlukan?
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan agar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundurkan diri dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu ...Tak Menyampaikan LHKPN, Pelantikan Paslon dan Calon Terpilih Akan Ditunda
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur agar calon anggota legislatif terpilih yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) lewat dari tujuh hari setelah pemberitahuan ...Jika Surat Suara Terkirim ke Dapil yang Salah
Pada rapat konsultasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanyakan langkah KPU apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman surat suara. Menurut Bawaslu, ...
