Blog
Bayu Dwi Anggoro: PKPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Tak Bertentangan dengan UU Pemilu dan ...
Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggoro, merupakan salah satu pakar hukum tata negara yang ikut merumuskan aturan agar mantan narapidana kasus korupsi tidak ...Cerdas! Begini Cara KPU Tetap Atur Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg di PKPU
Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau ...Bawaslu Rekomendasikan 356 Kasus Pelanggaran ASN pada Pilkada 2018 ke KASN
Mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2018 di 171 daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah merekomendasikan 356 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Jumlah ini meningkat drastis ...Keterwakilan Perempuan Jadi Soal
JAKARTA, KOMPAS – Pendaftaran calon anggota legislatif telah dibuka pada Rabu (4/7/2018) dan akan berlangsung hingga 17 Juli 2018. Namun, sejumlah partai politik masih kesulitan memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam ...Dukungan PKPU Larangan Koruptor Nyaleg Makin Luas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD makin mendapat dukungan luas. Masyarakat setuju salah satu ketentuan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota DPR/DPRD. “Saya mendukung ...Lokataru Foundation: Kotak Kosong Makassar adalah Muruah Rakyat, Penyelenggara Jangan Manipulasi Hasil Pilkada
Lokataru Foundation meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menjaga muruah kedaulatan rakyat Makassar terkait proses rekapitulasi suara Pilkada Kota Makassar. Lokataru menilai, kemenangan kotak kosong atas pasangan calon (paslon) Munafri ...Pantauan KIPP di Pilkada Jawa Barat, Kotak Suara Dibuka Tak Sesuai Prosedur di Beberapa Daerah
Berdasarkan hasil pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) terhadap Pilkada Jawa Barat, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota/Bupati di 16 daerah, ditemukan kasus pembukaan kotak suara yang tak sesuai prosedur ...Pasal 222, Coat Tail Effect, dan Kerugian Konstitusionalitas Partai-Partai Baru
Nugroho Prasetyo, pendiri organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Rakyat mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 terhadap Pasal 6A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pembacaan dalil-dalil ...PKPU 20/2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Pascapengundangan Tanggal 3 Juli 2018
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7/2018) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Peraturan tersebut mengakomodasi pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, ...Koalisi di Pilkada 2018 Kongruen dengan Pemilu 2019?
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai ada upaya dari partai politik untuk mensolidkan koalisi di tingkat nasional ke tingkat lokal. Di Pilkada Serentak 2018, tiga partai, ...
