Blog
Pemisahan Pilkada dengan Pemilu Lokal, Penyebab Maraknya Mainan Politik SARA
“Pemilu serentak yang memisahkan pemilu lokal dengan pilkada (pemilihan kepala daerah) menyebabkan identitas gampang dimainkan oleh identitas mayoritas,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, pada diskusi “20 ...Kelembagaan Partai Politik Tak Direformasi, Sebab dari Buruknya Pemerintahan Hasil Pemilu dan Pilkada
Reformasi politik 1998 dilakukan tanpa perubahan berarti terhadap institusi partai politik. Indonesia telah melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik, namun tak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, yakni tak adanya mekanisme akuntabilitas ...Reformasi Penegakan Hukum Pemilu Tanpa Reformasi Perilaku Aktor Politik dan Masyarakat
Menegakkan supremasi hukum merupakan salah satu tuntutan reformasi. Dalam hal kepemiluan, tuntutan ini telah diperkuat dalam perjalanannya hingga kepada kelengkapan penegakan hukum pemilu di Undang-Undang No.7/2017. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi organ ...20 Tahun Desentralisasi: Mengapa Rahim Pilkada Tak Lahirkan Kesejahteraan Lokal?
Kelahiran sistem desentraliasi dipicu oleh konflik yang marak terjadi di tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru Soeharto. Sebut saja gerakan separatis di Aceh, Timor Timur dan Riau yang menggetarkan rezim sentralisasi dan memberikan ...KPU Didorong Segera Bersikap
JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum segera bersikap terkait rencana mereka melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019. Kemandirian sikap ...Bawaslu Tak Sepakati Aturan PKPU yang Melarang Mantan Napi Koruptor Nyaleg
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tegas menyatakan sikap menolak aturan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang melarang mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri. Argumen ...KPU Butuh Dukungan Publik
JAKARTA, KOMPAS – Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat ketentuan yang melarang pencalonan mantan narapidana kasus korupsi rencananya akan diundangkan oleh KPU pekan depan. Agar pelarangan tersebut bisa ...Strategi KPU Akomodasi Suara Pemilih di Pilkada 2018
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah akan segera diperbaiki. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 600 ribuan pemilih yang ditemukan padanannya dalam data kependudukan. Sedangkan, sekitar ...KPU RI Lantik Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik anggota KPU 16 provinsi periode 2018-2023 (24/5). Pelantikan hari ini merupakan pelantikan gelombang pertama, yang akan disusul oleh pelantikan gelombang-gelombang berikutnya hingga 2019. Secara total, KPU ...KPU Tetap pada Sikapnya
JAKARTA, KOMPAS – Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum memutuskan tetap memasukkan pelarangan bagi mantan narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 dalam draf peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif. ...
