Blog
Masa Jabatan Legislatif OLEH DESPAN HERYANSYAH
Pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati/wali kota, yang masing-masing selama lima tahun untuk dua kali masa jabatan, dan kepala desa selama enam tahun untuk tiga kali masa jabatan, tidak lepas dari sejarah ...Pemerintah Tak Datang, Pembahasan Rancangan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Ditunda
Rapat pembahasan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) ditunda. Semula, rapat dijadwalkan pada Senin (16/4) pukul 13.00 WIB. Namun, karena hingga ...PKPI Laporkan Hasyim Asyarie ke Polda Metro Jaya atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Sore hari Senin (16/4), kuasa hukum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Reinhard Halomoan, beserta beberapa anggota PKPI berkumpul di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya. Reinhard menyerahkan ...Besok, KPU Akan Mulai Gerakan Coklit Sedunia
Selasa (17/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 secara serentak. Coklit yang diadakan di 133 kabupaten/kota dan di 130 kantor perwakilan RI di luar ...Pemilu Pro-koruptor OLEH REZA SYAWAWI
Apakah sistem politik yang demokratis ”ramah” dengan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Jika merujuk pada ...Darurat Korupsi, Mantan Koruptor Tak Boleh Menjadi Caleg
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, telah ada 189 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) yang tertangkap karena kasus korupsi. Periode 2014-2019, 15 anggota ...Agar Pilpres Tak Bercalon Tunggal
Lima partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden petahana Joko Widodo. Dukungan lima partai politik ini diikuti dengan wacana memasangkan Joko Widodo dengan Prabowo Subinato, ...Hadar Nafis Gumay Dukung KPU Tolak Mantan Napi Korupsi Mencalonkan di Pileg 2019
Pendiri Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Hadar Nafis Gumay, mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak mengatur di dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif ...Dana Kampanye di Politik Elektoral 2019, Menanti Keberanian Penyelenggara Pemilu
“Ini tahun politik!” kata para pegiat pemilu yang wajahnya sering muncul di layar kaca dan namanya muncul di koran-koran ibu kota. Benar tahun politik. Puluhan acara bertopik “Mencari Pemimpin 2019” menjamur di ...Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu
Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal ...
