Blog
Jumlah DPS di 16 Provinsi, Jawa Barat Tertinggi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub), satu provinsi, yakni Papua, belum menetapkan DPS. Berikut jumlah DPS di 16 provinsi. Sumatera ...Penyusunan Caleg, Awal Atasi Korupsi
JAKARTA, KOMPAS -Penahanan sejumlah calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah 2018 akibat dugaan korupsi menjadi pelajaran bagi partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019. Proses pencalonan yang transparan, ...Parpol dan Korupsi di Daerah OLEH RAMLAN SURBAKTI
Sebanyak 75 kepala daerah ditahan KPK sejak 2004 hingga 2017 dan sebanyak 144 anggota DPR/DPRD ditahan KPK sejak 2007 sampai 2017 (”Kompas”, 14 dan 15 Februari 2018). Setelah tanggal 15 Februari 2018, ...Menyelamatkan Hak Pilih Warga
Di sepanjang jalan menuju Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terdapat tiga baliho besar. Isinya, mengingatkan warga untuk segera melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik sebelum pencoblosan dilakukan pada ...Anak Muda Sulit Berpolitik Praktis
JAKARTA, KOMPAS — Anak muda kesulitan memasuki ranah politik praktis. Mereka cenderung dijadikan obyek politik oleh partai politik dalam pemilihan umum. Anak muda diharapkan terlibat politik praktis dengan ide-ide progresifnya untuk menyegarkan ...Partai Baru Minta KPU Segera Keluarkan PKPU Pencalonan Anggota Legislatif
Pada diskusi “Geliat Partai Baru pada Pilpres 2019” yang diadakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Berkarya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan rancangan Peraturan ...Partai Baru: PKPU Tak Boleh Larang Partai Baru Kampanyekan Paslon Presiden-Wakil Presiden
Mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, partai politik dan gabungan partai politik mesti memiliki kursi di parlemen sebesar 20 persen untuk mengusung calon. ...Orang dengan Gangguan Jiwa, Hak Pilih, dan Stigma yang Mengancam
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melakukan audiensi ke kantor Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) terkait hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam audiensi, PSJ meminta agar PDSKJI mengeluarkan surat edaran ...Jika Pilkada di Seluruh Daerah, Tak Ada Cukup Psikiater untuk Periksa Kesehatan Jiwa
Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora, mengatakan bahwa jumlah psikiater tak cukup untuk memeriksa kesehatan jiwa untuk kepentingan pemilu atau pilkada jika dilaksanakan di seluruh daerah di ...Izin Tambang di Masa Pilkada
170 izin tambang baru keluar sepanjang 2017—2018. Sementara 1682 dari 3078 izin tambang yang habis masa berlaku, menanti diperpanjang di 17 provinsi yang menggelar Pilkada. Lumbung uang untuk pembiayaan politik calon kepala ...
