Blog
Mengukur Akuntabilitas Para Paslon di Pemilihan Bupati/Wali Kota 2018, Laporan Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disetorkan oleh 431 pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di Pilkada 2018. Sejumlah isu ...Saling Lempar Kewenangan Penertiban Alat Peraga Kampanye
Jika pertanyaan “siapa yang berwenang menurunkan baliho atau spanduk pasangan calon kepala daerah ?” dilontarkan kepada masyarakat luas maka hampir Sembilan puluh persen jawabannya ialah Pengawas Pemilu. Mereka tidak sepenuhnya salah, tetapi ...Partai-partai Setelah Soeharto OLEH HENDARDI
Meski rezim Soeharto sudah tumbang, kekuasaan oligarki yang berwatak predatoris (predatory oligarchy) tetap bercokol. Oligarki—segelintir lapisan super kaya yang berkuasa—menemukan jalan untuk kembali dalam situasi politik yang berubah, yaitu mengisi perubahan institusi ...Anomali Konflik Pilkada OLEH JURI ARDIANTORO
Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah telah menyelesai- kan tahap pendaf- taran dan penetap- an pasangan calon, setelah terlebih dulu diperiksa pemenuhan persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan ...KPU Mesti Jamin Masyarakat Adat Dapat Memilih Meski Tanpa E-KTP
Terdapat 86 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 11 provinsi dan 8 kabupaten yang sedang melaksanakan Pilkada, yakni di Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur ...AMAN: Jika Negara Tak Jamin Hak Pilih Masyarakat Adat, Mereka Tak Perlu Anggap Negara Ada
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Somboliggi, mengatakan bahwa telah banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan hak memilih warga masyarakat adat di Indonesia. Terutama kelompok masyarakat ...Sengketa di Bawaslu, Tak Hanya KPU yang Mesti Berbenah
Pada persidangan sengketa hasil verifikasi faktual di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terungkap fakta bahwa ada perbedaan cara verifikasi yang dilakukan di antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Bahkan, terungkap bahwa ada anggota ...Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara Pemilu Turun, Warning bagi KPU dan Bawaslu
Menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), penyelenggara pemilu tengah menghadapi masalah kepercayaan publik. Setelah beberapa tokoh akademisi dan mantan penyelenggara pemilu mengkritik habis KPU terkait metode verifikasi faktual terhadap partai lama, ...Terancam Tak Ikut Pilkada
KUPANG, KOMPAS — Sebanyak 968.643 warga Nusa Tenggara Timur hingga Kamis (8/3) belum merekam kartu tanda penduduk elektronik sebagai syarat mengikuti pemilihan kepala daerah pada 27 Juni 2018. Jumlah 968.643 warga itu selisih ...Pelaporan Dana Tak Serius
JAKARTA, KOMPAS — Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2018 cenderung tak serius melaporkan dana kampanye. Padahal, selain menciptakan kampanye yang adil, pelaporan juga mencegah korupsi politik. Untuk itu, Badan ...
