Blog
Kebijakan KPU Diterima
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Komisi Pemilihan Umum melanjutkan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 di tiga jenjang kepengurusan diterima Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Namun, pembahasan metode verifikasi, terutama terkait dengan ...Putusan MK dan Tindak Lanjutnya
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Adelline Syahda, peneliti KoDe Inisiatif ...Jangan Pertaruhkan Legalitas, Legitimasi, dan Konstitusional Pemilu Indonesia
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. direkur PUSaKO Unand, Feri Amsari ...Independensi KPU Menjalankan Putusan MK
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Direktur Correct, Hadar Nafis Gumay ...Langkah Hukum Melawan Politik Uang
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, direktur KoDe Inisiatif, Veri Junaidi mememberikan dua langkah hukum untuk melawan politik uang.Koalisi Masyarakat Sipil: Tak Lakukan Verifikasi Faktual, Pemilu Inkonstitusional
Koalisi masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap melanjutkan verifikasi faktual terhadap empat partai politik baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda, ...Pernyataan Sikap Terkait Kekuatan Putusan MK Soal Verifikasi Faktual
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual.Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan KPU Harus Lebih Berani Melaksanakan
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual.Perlunya DPR dan Pemerintah Menjaga Preseden Komitmen Demokrasi
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta ...Fritz Edward Siregar: Mahar Politik Termasuk Politik Uang, Bawaslu Bisa Menindak
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, menjelaskan bahwa mahar politik termasuk politik uang. Pasal 47 Undang-Undang (UU) No.8/2015 menyebutkan, partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan ...
