Blog
Titi Anggraini: Lubang Regulasi Mendorong Langgengnya Praktik Mahar Politik
Isu mahar politik kembali mencuat ke publik. Bahkan, membuat geger masyarakat. Pasalnya, jumlah mahar politik yang diklaim oleh sang korban tak sedikit, yakni 40 miliar rupiah. Praktik mahar politik bukan fenomena yang ...Kaka Suminta: Mahar Politik Bukti Partai Politik Defisi Uang Defisit Anggota
Mahar politik dinilai sebagai puncak gunung es permasalahan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menandakan bahwa partai politik mengalami defisit uang dan defisit anggota. Pertama, defisit uang. Hampir semua partai politik tak memiliki ...Mahar Politik di Pilkada Dapat Ditindak dengan Pasal 47 UU Pilkada
Anggapan mahar politik tak dapat ditindak oleh Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak selalu benar. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan bahwa kesaksian dari aktor ...KPU Akan Tetap Lakukan Verifikasi dengan Dua Metode
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menyatakan bahwa KPU akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Verifikasi diberlakukan kepada semua partai politik calon peserta pemilu, dan KPU tak akan meninggalkan prinsip ...Empat Mantan Komisioner KPU Minta KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual
Empat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sigit Pamungkas mendorong KPU agar melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017. Putusan MK bersifat final dan ...Mahar Politik, Strategi Pendanaan Pemilu 2019
Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mahar politik di Pilkada 2018 merupakan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan amunisi dana di Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi ...Mahar Politik, Refleksi Buruknya Sistem Kaderisasi Partai
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa maraknya kasus mahar politik merefleksikan buruknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Partai bermain instan dalam pencalonan kepala daerah, mengutamakan popularitas ...Perludem: KPU Harus Patuhi Putusan MK Laksanakan Verifikasi Faktual
Perkumpulan untuk Pemillu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kesimpulan rapat kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang diselenggarakan pada Selasa (16/1). Perludem mendesak Komisi Pemilihan Umum ...Mesti Ada Cantolan Hukum untuk Tindak Tuntas Mahar Politik di Pilkada
Isu mahar politik kembali hangat diperbincangkan setelah munculnya laporan La Nyalla Mattalitti, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), bahwa dirinya diminta dan telah membayar sejumlah uang kepada Ketua Umum ...Masalah Parpol Rentan Politik Uang
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, Direktur IPC, Ahmad Hanafi menjelaskan masalah parpol rentan terlibat politik uang.
