Blog
Bawaslu Didesak Beri Sanksi Berat Partai Pelaku Mahar Politik
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak untuk mengusut tuntas dugaan permintaan mahar politik oleh partai pada bakal calon kepala daerah. Undang-undang Pilkada telah tegas melarang partai atau gabungan partai menerima imbalan dalam bentuk ...Mahar Politik Buka Peluang Korupsi Kepala Daerah Makin Marak
Transaksi jual beli tiket pencalonan kepala daerah oleh partai yang kerap disebut mahar politik dinilai akan memicu peningkatan korupsi oleh kepala daerah yang kelak akan terpilih. Korupsi dilakukan untuk mengembalikan uang keluar ...Dua Opsi Tawaran KPU yang Ditolak DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk melaksanakan Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 tentang pemberlakuan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Sebagai tindak lanjut, KPU menawarkan dua opsi kepada Dewan Perwakilan ...Arief Budiman: Verifikasi Faktual agar Peserta Pemilu Berkualitas
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. KPU semestinya mengacu pada makna verifikasi ...DPR: Pembagian Jenis Verifikasi di PKPU No.11/2017 Jadi Sumber Masalah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat kerja guna mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...Memperbaiki Sistem Menangani Mahar Politik
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, Direktur KIPP, Kaka Suminta memberikan himbauan untuk membangun kesadaran politik untuk menolak politik uang.Pernyataan Sikap JPPR Menanggulangi Politik Uang
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, koordinator nasional JPPR, Sunanto menjelakan sikap JPPR dalam menanggulangi politik uang.Kasus Politik Uang dan Rekomendasi Penanggulangannya
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini memberikan kasus-kasus mahar politik yang terjadi dan memberikan rekomendasi mencegah politik uang.Strategi Bawaslu Melawan Politik Uang
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menjelaskan strategi menanggulangi politik uang.Putusan MK dan Tindak Lanjutnya
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Adelline Syahda, peneliti KoDe Inisiatif ...
